Journal Title : Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah Initial : ukhuwah Frequency : 2 issues per year (May-November) DOI : 10.33096 Online ISSN : 3109-3701 Editor-in-Chief : Dr. H.M. Akil, MH. Publisher : Prodi Hukum Keluarga Indexing : GARUDA l Google Scholar l Ukhuwah: Journal of Islamic Law is a peer‑reviewed academic journal dedicated to advancing Islamic Law as a dynamic and multidimensional field of study. It integrates classical doctrines with contemporary challenges, providing a scholarly platform for critical discussion on the normative, philosophical, and practical dimensions of Islamic law in national and global contexts. The journal places Islamic Law at the core of its scholarly orientation, emphasizing rigorous analysis of fiqh, legal theory (uṣūl al‑fiqh), and modern regulatory frameworks. It seeks to foster the development of ijtihād that is responsive to evolving societal, political, and economic realities while remaining firmly rooted in the principles of Sharīʿah. The scope of Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah includes, but is not limited to: Islamic Family law Islamic criminal law Islamic economy law Islamic constitutional law Islamic law and gender Islamic law and society Islamic law and politics The journal welcomes original research articles, conceptual papers, normative legal analyses, comparative studies, and empirical research that demonstrate strong theoretical grounding and practical relevance for the development of Islamic law. Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah is published biannually, with issues released in May and November. All submitted manuscripts undergo a rigorous double-blind peer-review process to ensure academic quality, originality, and scholarly contribution. As part of its academic and institutional commitment, Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah is affiliated with and actively participates in the scholarly network of the Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Indonesia (PDHKI), reinforcing its role in strengthening collaboration among scholars, study programs, and academic institutions dedicated to the development of Islamic Law in Indonesia.
Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis of Circular Economy Practices in the Halal Industry
This study aims to analyze the compatibility of circular economy practices within the halal industry from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah and to formulate an integrative model for sustainable halal industry development. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from classical and contemporary literature on maqāṣid al-sharī'ah, circular economy, halal industry, and sustainable development, including books, reputable journal articles, and reports from international institutions. Data were analyzed using content analysis to identify and synthesize the relationship between circular economy principles and the objectives of maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that the core principles of the circular economy, reduce, reuse, recycle, and recover, are highly compatible with the objectives of preserving religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), progeny (ḥifẓ al-nasl), wealth (ḥifẓ al-māl), and the environment (ḥifẓ al-bi'ah). The implementation of circular economy practices in the halal industry can be achieved through sustainable halal product design, waste valorization, circular halal supply chains, and sustainable halal consumption. This study further proposes an integrative model: Maqāṣid al-Sharī'ah → Halālan Ṭayyiban → Circular Economy Practices → Sustainable Halal Industry → Maṣlaḥah Muta'addiyah, positioning the circular economy as an operational mechanism for realizing the objectives of Islamic law within contemporary halal industries. The findings suggest that the circular economy can serve as a strategic paradigm for developing a sustainable halal industry that integrates Sharia compliance, economic efficiency, social responsibility, and environmental sustainability.
Copyright (c) 2026 Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Nilai Keadilan Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam
Penelitian ini membahas nilai keadilan pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam dengan bertolak dari problem ketidakadilan yang dialami cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga terhalang dari hak waris menurut fikih klasik. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan metode komparatif dan socio‑legal, penelitian ini menelaah ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185, serta gagasan para pakar seperti Hazairin dan Sajuti Thalib tentang konsep mawali sebagai dasar penggantian ahli waris. Data diperoleh dari telaah Al‑Qur’an, hadis, literatur fikih, peraturan perundang‑undangan, dan karya ilmiah terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode al‑istiqra’ al‑ma’nawi dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan terobosan untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap cucu yatim, sekaligus menjembatani antara sistem kewarisan bilateral yang lebih sesuai dengan konteks sosial Indonesia dan pandangan mazhab klasik yang bercorak patrilineal. Pembatasan bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang digantikan dinilai sebagai bentuk kompromi sementara yang tetap sejalan dengan semangat Al‑Qur’an tentang keadilan dan kesejahteraan anak yatim.
Problematika Poligami dalam Masyarakat Modern: Telaah Kritis terhadap Argumentasi Hukum Islam Klasik dan Modern
Poligami merupakan salah satu praktik yang dibolehkan dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, dan konsensus fikih klasik. Para ulama terdahulu umumnya memandang poligami sebagai solusi sosial untuk melindungi perempuan dan anak yatim, terutama dalam masyarakat patriarkal. Namun, dalam konteks modern, praktik ini sering menimbulkan persoalan hukum, psikologis, dan kesetaraan gender. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis argumentasi hukum Islam klasik dalam membolehkan poligami, sekaligus membandingkannya dengan pemikiran hukum Islam modern yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis melalui metode studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun poligami memiliki relevansi dalam masyarakat awal Islam, penerapannya pada era modern memerlukan reinterpretasi agar tetap menjamin keadilan, khususnya bagi perempuan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya ijtihad kontekstual sebagai upaya mereformulasi pemahaman hukum Islam tentang poligami yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).
poligami; hukum Islam klasik; pemikiran Islam modern; keadilan; maqāṣid al-syarī‘ah
Tradisi Mammatua Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam
Penelitian ini membahas Tentang Tradisi Mammatua Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara,jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yakni dengan cara wanwancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan tradisi mammatua dilaksanakan setelah selesai acara resepsi atau biasa juga disebut dengan acara mapparola, dan tradisi mammatua ini hanya dilaksankan di kediaman laki-laki, dengan menghadirkan kedua orang tua mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai laki-laki. Mempelai perempuan akan memberikan seserahan berupa sarung kepada mertuanya. kemudian keluarga dari mempelai laki-laki memberikan andreang atau makanan kepada mempelai perempuan serta diakhiri dengan ma’jama atau meminta restu kepada kelurga mempelai laki-laki. Tradisi mammatua pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan karena tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.
Pengelolaan Harta Warisan Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat Bone
Penelitian ini mengkaji praktik pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang terbiasa membagikan harta sebelum kematian pewaris untuk mencegah sengketa, serta menunda pembagian apabila pewaris meninggal mendadak hingga ahli waris mencapai usia dewasa dengan pengelolaan harta oleh kakak tertua, saudara dewasa, atau wali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data nonstatistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dan dapat dipercayakan kepada salah satu orang tua yang masih hidup, kakak tertua, saudara yang telah dewasa, atau keluarga dari pihak ayah maupun ibu, sedangkan harta bagi anak di bawah umur dibagikan secara merata dan diserahkan ketika mereka beranjak dewasa. Meskipun praktik yang berlangsung tidak secara eksplisit merujuk pada istilah fikih maupun pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, secara substantif tidak ditemukan pertentangan dengan hukum Islam, bahkan tampak adanya pengakomodasian nilai-nilai Islam seperti kepercayaan, perlindungan terhadap hak-hak anak, dan musyawarah keluarga dalam mekanisme pengelolaan dan pembagian warisan tersebut.
Pandangan Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Memukul Anak Usia Sepuluh Tahun Yang Tidak Sholat
Penelitian ini membahas pandangan syariat Islam dan hukum positif di Indonesia terkait memukul anak usia sepuluh tahun yang tidak melaksanakan sholat. Dalam syariat Islam, terdapat hadis yang secara eksplisit menganjurkan orang tua untuk memukul anak sebagai bentuk pendidikan ketika anak telah berusia sepuluh tahun dan tidak melaksanakan sholat. Namun, perintah tersebut menimbulkan perdebatan ketika dikontekstualisasikan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi kedua sistem hukum tersebut yang mayoritas di adopsi oleh sebagian besar masyarakat di indonesia serta relevansinya dalam konteks pendidikan anak. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam syariat Islam, tindakan tersebut dibolehkan dalam batas edukatif dan tanpa menyakiti fisik atau mental anak. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindakan memukul anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila menimbulkan dampak psikis atau fisik. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih manusiawi dan integratif antara nilai-nilai agama dan perlindungan hukum anak di Indonesia.
Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama
Sengketa kewarisan di Indonesia sering terjadi akibat perbedaan pandangan hukum dan tradisi budaya. Mediasi telah diterapkan sebagai metode alternatif di Pengadilan Agama, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam perkara warisan. Penelitian ini berjudul Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Studi Kasus Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, bertujuan untuk menganalisis prosedur mediasi dalam kasus kewarisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan wawancara mendalam dan dokumentasi dari proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih menghadapi kendala seperti kurangnya partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa dan perbedaan pandangan mengenai hak waris. Faktor utama penghambat keberhasilan mediasi meliputi sikap para pihak, sifat sengketa yang didasarkan pada perbedaan interpretasi hak waris, serta ketidakhadiran prinsipal saat mediasi berlangsung. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi mediator dan strategi untuk memastikan partisipasi penuh semua pihak agar efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan dapat ditingkatkan.
Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Kelas I B Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, yuridis, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, seperti hakim mediator, ahli waris, dan kuasa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, tetapi keberhasilannya masih tergolong rendah. Faktor pendukung efektivitas mediasi meliputi ketersediaan mediator bersertifikat dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, faktor penghambatnya meliputi absensi pihak dalam proses mediasi, budaya lokal yang cenderung mengutamakan klaim sepihak, serta persepsi ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi, keterbatasan kapasitas mediator, dan minimnya fasilitas pendukung turut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Selain itu, ditemukan bahwa pendekatan sosio-kultural yang diterapkan oleh mediator dapat membantu menjembatani kesenjangan antara nilai adat dan hukum syariat, sehingga mediasi lebih efektif dalam menciptakan solusi yang harmonis dan adil.
Copyright (c) 2025 Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah
Pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah
This research discusses the implementation mechanism of government regulation No. 48 of 2014 concerning marriage tariffs and community responses regarding marriage tariffs after the enactment of government regulation No. 48 of 2014 at the Makassar District KUA. The research method used in writing this thesis is descriptive qualitative with the scope of primary data and secondary data. This research was conducted in one location, namely at the KUA of Makassar District, Makassar City. The results of this study show the mechanism of implementation of Government Regulation No. 48 of 2014 at the KUA of Makassar Districtstates that marriage registration on working days at the KUA office is free of charge, with the prospective bride and groom required to register at least 10 working days beforehand and complete the required documents. After the documents verified, the marriage will be scheduled. However, if the marriage ceremony is conducted outside the outside the KUA office or on a holiday, an additional fee of Rp600,000. The community response to this policy was generally positive, especially from the middle to lower economic classes who felt helped by the free service, although there was a hope that the timing of the the free service, although there was hope that the time of the marriage ceremony would be more flexible given the busy schedules of the bride and groom. More flexible given the busy schedules of the bride and groom. Overall, this policy is considered good, but requires increased socialization and time adjustments.
Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)
Poligami harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Meskipun agama membolehkan poligami, prosedur hukum yang ditempuh seorang hakim dalam memutuskan perkara ini cukup kompleks dan memerlukan pertimbangan bijak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian dokumen atau putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), yakni perkara tidak dapat diterima. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa setiap gugatan atau permohonan ke pengadilan harus memiliki alasan yang jelas. Jika tidak memiliki alasan, maka gugatan tidak akan diterima. Bahkan jika ada alasan, belum tentu dikabulkan, karena harus dapat dibuktikan. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin poligami mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam hukum Islam, hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan pendapat Imam Mazhab
Pengaruh Penggunaan Shopeepay Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Transactions using the Shopeepay digital wallet are often chosen because of the convenience it offers, such as promos, fast processing and practicality. This makes consumers tend to continue using it. This research aims to 1) Find out the Shopeepay usage model and its impact on the consumer behavior of Sharia Economic Law students, Faculty of Islamic Religion, Indonesian Muslim University, and 2) Provide a better understanding of financial management from an Islamic perspective, especially related to digital payments. The type of research used was quantitative with data collection through questionnaires and purposive sampling techniques, involving 90 respondents. Data were analyzed using descriptive statistics, validity, reliability, linearity tests, simple linear regression, and hypothesis testing with SPSS version 27. The research results showed that Shopeepay had a significant effect on student consumer behavior, as proven by hypothesis testing (T Test). Even though the use of Shopeepay among students is very good, this has given rise to consumerist behavior, such as a lack of consideration of the function of goods, excessive consumption, prioritizing wants over needs, and the absence of a priority scale. Therefore, this consumptive behavior needs to be minimized so that students can be wiser in using digital wallets